03 Agustus 2008

Mendedah Perilaku Kuasa atas Media



Judul : Membongkar Kuasa Media
Penulis : Ziauddin Sardar
Penerbit : Resist Book
Cetakan : I, Juli 2008
Penerjemah : Dina Septi Utami
Tebal : 178 Halaman

Tak seorang pun bisa lepas dari jeratan media. Rata-rata kita menghabiskan lebih dari 15 tahun dalam kehidupan kita untuk menonton televisi, film, video, membaca surat kabar dan majalah, mendengarkan radio dan surfing internet. Artinya kita membenamkan diri dalam media. Kemampuan kita berbicara, berfikir, berinteraksi dengan orang lain, bahkan mimpi dan kesadaran akan identitas kita sendiri dibentuk oleh media. Dalam arti sesungguhnya, memelajari media adalah memelajari diri kita sendiri sebagai makhluk sosial.

Pada dasarnya studi kritik yang dilancarkan terhadap media bukanlah adalah hal yang langgam dan kerap diulas, tapi selalu saja melahirkan gagasan-gagasan baru yang diperluas dan merambah ke segala wilayah. Salah satunya adalah studi relasi media dengan kekuasaan. Sebagai suatu institusi informasi, media dapat dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial-budaya politik dengan tujuan membentuk opini publik. Tumpah ruah berita yang disajikan oleh media ternyata seringkali dimediasi untuk mendukung suatu golongan atau bahkan menindasnya.

Noam Chomsky adalah salah satu tokoh sosial yang intens menyoal media yang tidak bebas nilai dan erat bertemali dengan politik kepentingan. Setidaknya ada dua kepentingan utama, menurut Chomsky, yang selalu menjerat media. Yaitu kepentingan ekonomi (economical interest) dan kepentingan kekuasaan (power interest). Sehingga bagi Chomsky, informasi di media merupakan sebuah rekonstruksi. Rekonstruksi yang tertulis atas suatu realitas yang ada di masyarakat. Sehingga batasan-batasan yang ada semakin kabur (Chomsky, 2006).

Dari kondisi media yang sedemikian rupa, buku berjudul Membongkar Kuasa Media yang ditulis oleh Ziauddin Sardar ini hadir dan memperkaya diskursus dan pemikiran tentang studi media. Buku ini melacak relasi yang kompleks antara media, ideologi, pengetahuan, dan kekuasaan. Dengan kata lain buku ini menela’ah secara kritis fungsi media sebagai sarana menyampaikan berita, penilaian dan gambaran umum tentang banyak hal yang menurut Sardar, sudah demikian jauh bergeser. Sardar mengulas sejarah media, industri media dan riset-riset media dengan begitu apik dan juga menguraikan sejauh mana pendekatan-pendekatan dilakukan oleh studi media untuk membongkar kungkungan kekuasaan terhadap media.

Studi media dengan kekuasaan, sebagaimana dipaparkan oleh buku ini, selalu mengalami perkembangan dengan beragam pendekatan sehingga menjadi varian-varian utama studi media. Salah satunya adalah studi insitutisional. Studi ini menekankan pada faktor-faktor yang mengatur hubungan-hubungan di dalam organisasi dan menjaga keseluruhan struktur yaitu tentang bagaimana proses interaksi di antara berbagai anggota organisasi, tentang proses target dan tujuan diartikulasikan, serta tentang bagaimana kerangka kebijakan itu dikembangkan dengan baik. Hal tersebut karena seringkali professional media mengklaim bahwa mereka objektif dan imparsial sehingga mereka mengupayakan otonomi bagi industri mereka. Para editor seolah memiliki otoritas dalam memilah berita yang diliput oleh reporter sementara surat kabar ataupun media lainnya mengikuti garis politik tertentu dan mempromosikan ideologi politik tertentu—jadi mereka mengubah atau mengabaikan fakta-fakta yang bisa merusak posisi politik mereka.
Selanjutnya adalah studi struktural yang berlandaskan pada semiotika dan dekontruksi. Gagasan mendasar pada studi ini adalah pada sistem-sistem dan proses-proses signifikansi dan representasi makna. Studi ini pada awalnya merujuk pada salah satu pemikiran filosof Marxis berkebangsaan Prancis, Louis Althusser. Media hubungannya dengan kekuasaan, tulis Althusser, menempati proses strategis karena mampu menjadi sarana legitiminasi. Di dalam konteks pemerintahan Negara pun demikian, media adalah bagian alat kekuasaan Negara yang bekerja secara ideologis membangun kepatuhan khalayak pada kelompok yang berkuasa. Sehingga beralasan sekiranya jika menurut Karl Deutsh media adalah urat nadi pemerintah (the nerves of government).

Salah satu pendekatan alternatif yang merupakan kritik terhadap studi struktural adalah pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ini melihat hubungan antara kepemilikan dengan kekuasaan politik sebagai area pertarungan dalam struktur dan hasil produk media. Pendekatan memandang studi struktural lebih menekankan elemen ideologis secara berlebihan. Padahal isi media dan makna dari setiap pesan ditentukan oleh basisi ekonomi organisasi di mana pesan-pesan itu diproduksi. Contohnya adalah lembaga media komersial, seperti NBC DI Amerika Serikat, ITV dan ABC di Australia, yang disetir oleh iklan dan kebutuhan untuk memproduksi program acara yang menghasilkan rating tinggi dan mereka bergerak untuk mendekati konsensus dominan.

Berikutnya adalah studi kaum kulturalis. Studi ini berada pada posisi ambigu atau abu-abu karena berada di antara konsep teoritis strukturalisme dengan konsep ekonomi politik. penekanannya terletak kepada kerangka yang berbeda dari pengetahuan yang meng-enkode dan men-dekode sebuah program acara di media. Pendekatan ini dikenalkan oleh Stuart Huall, salah satu pelopor studi Budaya, dalam buku Policing The Crisis (1978). Dia lebih mengutamakan peran ideologis media (The Ideological Role of the Media) daripada pengaruh langsungnya, dia juga menekankan aspek strukturasi kebahsaan dan ideology serta melihat konsep aktif audiens terhadap pembacaan isi media dan terhadap hubungan antara bagaimana pesan media dibuat, suasana yang diproduksi dan variasi audiens mendekoding pesan media.

Pembacaan audiens terhadap distribusi kuasa yang simetris mengarah kepada tiga tipe pembacaan yang berbeda, diantaranya adalah pembacaan dominan yang fokus kepada wilayah mana makna sentral teks ditekankan, kemudian bagaimana makna utama teks dinegosiasikan diterima oleh audiens dan selanjutnya membaca teks dengan cara berlawanan sampai pada makna yang diinginkan, berdasarkan pada bagaimana teks tersebut dienskripsikan.

Dari sekian analisis yang digunakan oleh para kritikus media—sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, sepatutnya ada yang perlu dipertegas perihal siapakah yang menguasai media karena kesulitan mendasar yang ditemui dalam analisis media adalah ketika mencoba menunjuk “siapa sebenarnya yang berperan sebagai subjek berkuasa” di mana hal ini merujuk pada dua kategori yaitu para pekerja media, atau pemilik modal.

Namun, terlepas dari hal tersebut, paparan data yang ada dan rangkaian pendekatan yang dilakukan studi media dalam buku ini, seolah telah membuktikan tentang kondisi media yang tidak lagi netral dan tidak bisa lepas dari kekuasaan dan cenderung memiliki relasi timbal balik (mutualistik) antara pekerja media dan pemilik modal. Dan persoalan-persoalan tersebut, oleh Ziauddin Sardar, dibahas dengan sangat baik, sistematis dan begitu kritis dalam buku ini yang disertai dengan ilustrasi-ilustrasi menghibur. Selain itu, buku ini juga membedah teknik analisa film secara kritis, dan dekontruksi iklan kaitannya dengan pembentukan opini publik sehingga cukup berbeda dengan buku-buku lain yang bertema serupa. Buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang memiliki perhatian terhadap praktek kekuasaan yang memengaruhi pemberitaan di media.

Read more/Selengkapnya...

Kesenian Indonesia Tanpa Nilai Tawar?



Judul : Dalam Sebotol Coklat Cair; dan sejumlah esei seni
Penulis : Radhar Panca Dahana
Penerbit : Penerbit KOEKOESAN, Depok
Cetakan : I, Februari 2008
Tebal : xxiii + 179 halaman

Oleh : Musthafa Amin

Tidak perlu diragukan bahwa seni memiliki kekuatan untuk melakukan tafsir pada kehidupan melalui satu cara pandang atau mekanisme yang berbeda dari disiplin-disiplin yang lain. Cara pandang yang berbeda inilah yang memperkaya kehidupan, karena dia akan memberikan pemahaman sendiri tentang hidup dan manusia itu. Karena seni itu selalu berbicara tentang hidup dan manusia. Dus, membincang karya seni, kita tidak akan lepas dari sosok pengarang. Karena dari kejeniusan sang author itulah lahirlah beberapa karya seni yang inspiratif dengan artikulasi estetisnya yang menjadi pijakan masyarakat untuk mengenal kehidupan. Sebutlah misalnya Romeo dan Juliet karya William Shakespeare yang tragedi cintanya menjadi karya arketip masa romantisme bahkan sepanjang masa. Tetralogi Pulau Buru Pramoedya Ananta Toer yang menggebrak tatanan kehidupan kolonial dengan sosok Minke sehingga sosok Pram dibui bertahun-tahun atas “kesalahan”nya.

Melepas sosok Romeo dan Juliet dari Shakespeare, dan Minke dari Pram adalah hal yang mustahil. Sebab mereka adalah bayangan dari karya yang mereka hasilkan. Bahkan ketika ada gagasan the death of the author yang didengung-dengungkan oleh Roland Barthes dan tokoh strukturalis yang lain, kita sangat sulit untuk mengabaikan posisi dan kedudukan pengarang berkaitan dengan karya teksnya.

Inilah kemudian yang disebut Michel Foucault sebagai individualisasi ide sehingga sang pengarang memungkinkan menemukan authenticity (keaslian) nya. Authenticity, tulis Foucaut, lebih menekankan kepada peluang sang pengarang untuk mengartikulasikan nilai-nilai otentik kehidupan dan kondisi manusia pada zamannya yang bisa menjadi refleksi bersama. Jadi bukan kepada kepada korelasi pengarang dengan nilai estetis yang dia ciptakan dalam kayanya.

Namun sangat ironis jika individualisasi ide tersebut mulai bergeser dari nilai-nilai ideal yang diciptakan. Ruang kerja kreatif kesenian yang sepatutnya berkorelasi dengan realitas objektif kehidupan akan menjadi sangat personal dan kadang tidak perduli dengan orde komunal. Hal ini menyebabkan pribadi melonjak harganya dan mengakibatkan proses tawar-menawar dalam seni kian rumit dan kompleks.

Setidaknya itulah yang menjadi keprihatinan dan kekecewaan seorang Radhar Panca Dahana dalam buku kumpulan esai keseniannya, Dalam Sebotol Coklat Cair ketika memandang Indonesia dalam bingkai kesenian. Seni yang menurutnya berbunyi sangat lantang hingga dengan dengung yang sangat lembut, ternyata tidak pernah berhasil menawarkan isunya sendiri pada masyarakat luas. Padahal ia tidak lain adalah tawaran yang disodorkan oleh kreatornya pada masyarakat luas sehingga karyanya acapkali menjadi ajang negosiasi dalam arti material maupun immaterial. Seni akan menjadi sebuah karya yang dihargai dan diapresiasi jika ia dapat menerima pengakuan banyak orang. Karena seni yang baik, menurut beliau, adalah yang mendalami hidup dan kehidupannya, yang mampu melahirkan isunya sendiri. Bukan untuk ‘art pour l’art atau just for the art sake, bukan untuk kepuasan diri, tapi juga untuk kepentingan publik. Dengan demikian, publik menerima seni sebagai jalan kontemplatif dimensi sosialnya, yang alternatif, unik dan artistik dan seni tidak menjadi propaganda atau pamflet politik, barang dagangan atau papan iklan.



Dalam masyarakat yang relatif tradisional, dalam arti masih terpengaruhi oleh etika atau adab yang cukup sederhana, kegiatan ekspresional semacam seni tak memiliki banyak konflik dalam pemosisian sosialnya. Berkesenian pada masyarakat ini, yang relasi antara proses-subyektif dan proses-obyektifasinya masih sangat erat, adalah sebuah praktek keseharian dan alamiah, sebagaimana kegiatan-kegiatan hidup lainya.

Tetapi akhirnya hadir tradisi lain, yakni tradisi modern yang berasal dari Barat yang mengarahkan seni pada individuasi karya kreatif sehingga pribadi melonjak harganya dan mengakibatkan proses tawar-menawar dalam seni kian rumit dan kompleks.

Buku yang berisi tawar menawar kesenian ini terbagi menjadi tiga bab. Pada bab pertama, Menawar Seni, pembacaan beliau atas fenomena kesenian Indonesia belakangan ini menghasilkan beberapa kesangsian-kesangsian, kekecewaan dan kritikan. Perilaku kesenian Indonesia akhir-akhir ini, menurut beliau seperti larut dengan momen-momen insidentil dan sering tenggelam dalam satu isu yang tengah panas. Seni yang seharusnya eksploratif dipandangnya menjadi reaktif dan eksploitatif. Peristiwa sakit dan kematian Soeharto, apresiasi terhadap sastrawan legendaris semacam Chairil Anwar dan Taufiq Ismail atau yang peristiwa bencana di Negara sendiri, seperti Tsunami Aceh atau Bom Bali, maupun kasus-kasus sosial yang terjadi pada Palestina, Bosnia, Irak, Reformasi dan lain sebagainya seperti menjadi tema yang laris manis dieksploitasi oleh seni. Fenomena-fenomena yang ada menjadi medium bagi sebagian orang yang ingin menjadi seniman, sebagian menjadi penguat identitas seninya, sebagian mengekor dan selebihnya prihatin. Perilaku kesenian semacam ini harus ditindaklanjuti oleh insan yang bergelut dalam kesenian, agar seni tidak menjadi perangkat yang berduyun-duyun di pesta-pesta bencana, mimbar politik, agama, demo mahasiswa, hingga tema-tema kritis di galeri atau balai seni (hal.10).

Esai-esai pada bab kedua, Seni Menawar, memperlihatkan kerisauan Radhar atas perlakuan insan kesenian pada seni di Indonesia. Menurut Ketua Federasi Teater ini, nuansa kesenian kita akhir-akhir ini melakhirkan apa yang disebut dengan antagonisme kesenian yang mana dunia subyektif dan obyektif menjadi terbelah. Relasi seniman pun belakangan ini, tulis Radhar, lebih mencurahkan hal-hal yang non artistik dan non estetik seperti soal politik, finansial dan sebagainya. Ironisnya, hal tersebut menyeret seniman-seniman hijau yang masih tumbuh dan belum menampilkan kredonya masing-masing ke arah belenggu narsisme kekuasaan di luar jejaring estetika.

Pun begitu, semakin banyak kalangan akademis yang keluar dari disiplin ilmu mereka masing-masing dan beralih profesi menjadi seniman. Sebut saja banyak praktisi pendidikan, politikus, agamawan dan lain sebagainya yang pada awalnya tidak berkecimpung dalam dunia kesenian, mulai berlomba-lomba menciptakan karya seni semacam karya sastra, seni lukis dan musik. Parahnya masyarakat pun begitu mengamini perilaku tersebut. Mereka tidak melihat karya dari kualifikasi atau dari prestasi seorang pengarang namun lebih kepada prestise seseorang. Sehingga banyak karya seni seseorang yang dikenal sebagai seniman yang kalah laku dengan karya seni yang dihasilkan oleh seorang selebrits, politikus dan pemimpin pemerintahan yang nota bene lebih dimengerti oleh masyarakat. Ditambah lagi parlemen seksi kebudayaan yang diisi oleh selebritis, hampir tanpa pemikir kebudayaan di dalamnya. Hal-hal tersebut semakin memperparah “borok” kesenian Indonesia (hlm. 69).

Dan pada bab terakhir, Menawar Seni Tawar, lembaga kesenian tidak luput dari perhatian Radhar dalam mengkritisi kinerja dan perilaku untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian di indonesia. Salah satunya adalah Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang dulu dianggap berseberangan Pemerintah Kota Jakarta, menjamurnya beberapa lembaga kesenian serti YKJ (Yayasan Kesenian Jakarta), AJ (Akademi Jakarta), PKJ-TIM (Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki) sehingga membikin carut marut dalam pembagian wilayah kerja. Ketua Bale Sastra Kecapi ini menganggap konflik-konflik yang pernah ada seharusnya tidak perlu terjadi karena yang mereka ributkan bukanlah persoalan kesenian yang esensial dan krusial (hlm. 128). Yang perlu dikaji adalah niat dan ambisi pembentukan lembaga dan konsekuensi yang kemudian diakibatkannya. Di dunia perfilman, Radhar juga menghimbau agar forum dan lembaga—formal dan informal—harus digalakkan agar orang dapat melakukan prosedur analisis korektif yang independen agar mutu perfilman di indonesia semakin berkembang (hlm.152).

Membaca buku ini layaknya membaca guratan diari seseorang yang penuh gundah akan nasib kesenian Indonesia. Radhar mencoba menerapkan kembali slogan seni untuk seni dan seni untuk masyarakat yang nilai mulai memudar di pasar kesenian Indonesia. Kesenian yang ada cenderung latah dan tidak ada bedanya dengan pamflet politik, barang dagangan atau papan iklan. Buku ini penuh kritikan-kritikan kritis dan menohok sehingga buku ini cocok bagi kalangan seniman dan juga masyarakat umum untuk lebih memahami kesenian secara kritis.

Read more/Selengkapnya...

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP